DJP Segera Terbitkan Aturan Pajak Rumah Mobil Dinas

Ekonomi, Nasional95 Dilihat
banner 468x60

Jakarta – Pemerintah tak kunjung menerbitkan aturan yang menetapkan pengenaan pajak atas natura dan kenikmatan barang atau fasilitas yang diterima karyawan dari perusahaan.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan sebetulnya aturan itu sudah dalam tahap finalisasi dan akan segera terbit. Ia memastikan, dalam waktu dekat aturan itu akan terbit.

banner 336x280

Pemberlakuan pajak natura ini akan ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan (PMK). Jika telah ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani, ia memastikan akan segera mengumumkan ketentuannya ke publik.

“PMK natura prosesnya saat ini sedang dalam finalisasi, saya kira kalau sudah ditandatangani bu menteri keuangan, kami undangkan, nanti akan kami sampaikan,” kata Suryo saat konferensi pers, Senin (26/6/2023).

Pada Mei lalu, Suryo mengungkapkan bahwa pajak atas natura dan kenikmatan ini akan berlaku pada Juni 2023. Satu bulan lebih awal dari rencana sebelumnya, yakni Juli 2023. Namun, hingga kini belum juga terbit ketentuannya.

Kendati begitu, melalui peraturan ini, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipastikan akan bebas dari pengenaan pajak atas natura dan kenikmatan yang akan berlaku semester II-2023 atau Juli 2023.

Ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh). PP ini adalah aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Pada Mei lalu, Suryo mengungkapkan bahwa pajak atas natura dan kenikmatan ini akan berlaku pada Juni 2023. Satu bulan lebih awal dari rencana sebelumnya, yakni Juli 2023. Namun, hingga kini belum juga terbit ketentuannya.

Kendati begitu, melalui peraturan ini, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipastikan akan bebas dari pengenaan pajak atas natura dan kenikmatan yang akan berlaku semester II-2023 atau Juli 2023.

Ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh). PP ini adalah aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

 

(RED/CNBCI)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *